S ifat Hukum Pidana (Hukum Publik - Hukum Privat) Sudah menjadi pendapat umum bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik . Dengan...
Sejarah Hukum Pidana Pasca Masa Kemerdekaan
S ejarah Hukum Pidana Pasca Masa Kemerdekaan Setelah Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat W.v.S.N.I masih tetap berlaku berda...
Sejarah Hukum Pidana Masa Kolonial
S ejarah Hukum Pidana Masa Kolonial Hukum pidana yang berlaku di Indonesia hingga saat ini adalah hukum pidana peninggalan kolonial Beland...
Aliran Klasik, Aliran Modern, Aliran Neo-Klasik Hukum Pidana
Dalam hukum pidana dikenal 3 aliran yaitu Aliran Klasik, Aliran Modern dan Aliran Neo-Klasik , berikut ini penjelasan singkat yang dapat m...
Alasan Pemaaf dan Alasan Pembenar Tindak Pidana
Dalam Hukum Pidana dikenal istilah Alasan Pemaaf (Schuldduitsluitingsgrond) dan Alasan Pembenar (Rechtvaardigingsgrond) Tindak Pidana , ber...
Surat Keterangan Dokter Palsu
Surat keterangan dari dokter , misalnya surat keterangan sehat ataupun surat keterangan yang menyatakan sakit kadang kita anggap hal yang ...
Delik Pengulangan (Recidive Delicten)
Dalam KUHP ketentuan tentang recidive yang diatur di dalam Pasal 486, 487, 488 KUHP merupakan dasar pemberatan pidana . Pengertian Pengulan...
Delik Perbarengan (Concursus Delicten)
Delik perbarengan perbuatan merupakan perbuatan pidana yang berbentuk khusus, karena beberapa perbuatan pidana yang terjadi hakikatnya hany...
Pengertian Kriminalisasi
Upaya penanggulangan kejahatan (criminal policy) dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui sarana penal atau fungsionalisasi hukum dan ...
Pengertian Penalisasi dan Depenalisasi
Pengertian Penalisasi adalah suatu proses pengancaman suatu perbuatan yang dilarang dengan sanksi pidana. Umumnya penalisasi ini berkaitan ...