Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan,sejak 2010 sampai 2013 anggaran Kemhan dan TNI terus meningkat, termasuk penambahan anggaran di APBN Perubahan melalui dana optimalisasi sektor pertahanan dan keamanan. ”Semua dana optimalisasi yang diperjuangkan Komisi I untuk belanja alutsista sesuai ajuan TNI.Jadi,tidak benar celotehan Dipo bahwa itu digunakan belanja non-alutsista. Sejak kapan Dipo lebih paham soal alutsista ketimbang TNI,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta kemarin.
Dia mengakui pihaknya menemukan cukup banyak hal yang harus dibenahi dalam sistem perencanaan,penganggaran, dan pengadaan alutsista di Kemhan dan TNI. ”Namun, langkah kami adalah mendukung sambil mengkritisi secara positif.Kecuali Dipo Alam memang punya agenda menghambat atau menggagalkan program modernisasi alutsista TNI yang telah disusun dalam tiga tahap renstra,”paparnya.
Mahfudz menyarankan Menhan dan Panglima TNI segera menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memaparkan program dan anggaran TNI, termasuk yang dibintangi Menkeu atas perintah Dipo Alam.Jika ini tidak dilakukan, dia khawatir opini publik akan mengamini pernyataan Dipo dan pada gilirannya membuat DPR, khususnya Komisi I menarik diri dari sikap mendukung program modernisasi alutsista TNI. Komisi I selama ini mendukung penuh upaya pembangunan TNI. Namun, gara-gara langkah Dipo itu semuanya bisa berubah.
”Langkah Dipo bisa membuat Komisi I mempertimbangkan ulang dukungan tersebut,”ujarnya. Dia menerangkan, Panitia Kerja Alutsista Komisi I DPR yang dipimpin Tubagus Hasanuddin sejauh ini sangat intens dan dinamis membahas program pengadaan alutsista TNI. Bahkan, kata dia, sikap kritis panja banyak menghasilkan efisiensi anggaran. Dia mencontohkan, pengalihan rencana pembelian tank berat (MBT) Leopard dari Belanda ke Jerman selaku produsennya. Juga rencana pembelian Sukhoi dari Rusia yang semula ada pihak ketiga diubah jadi antarnegara (G to G). Komisi I, lanjut dia, juga berinisiatif mendorong TNI Angkatan Laut membeli tiga light fregat dari Inggris dengan harga yang sangat ekonomis.
Untuk mendorong efisiensi, Komisi I mengirim tim kecil ke Belanda, Jerman, dan Inggris untuk ikut berbicara dengan pihak-pihak terkait. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Kolonel Kav Bambang Hartawan sebelumnya menuturkan, seyogianya pembekuan anggaran memang dilakukan setelah melalui rapat yang melibatkan DPR dan Kemhan. Sedangkan untuk yang saat ini, pihaknya justru tidak diajak membahas. Saat ini pihaknya menunggu penjelasan dari Kemenkeu terkait pemberian tanda bintang anggaran optimalisasi 2012 itu.
”Kita sudah proses sampai pengajuan. Mekanismenya,pengajuandari user ke angkatan kemudian diteruskan ke mabes TNI,diteruskan lagi ke Kemhan, dan Kemhan mengajukan ke DPR. Kalau DPR sudah setuju, baru ditindaklanjuti Kemenkeu,” jelas Bambang.
Sumber : SINDO
Post a Comment