Anggaran tersebut tertera dalam APBD DKI 2013 dengan nama Konsumsi Harian Pegawai Kebutuhan Pimpinan Daerah. Alokasi anggaran ini berada dalam pos anggaran Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri.
Direktur Eksekutif Masyarakat Pemantau Kebijakan Legislatif dan Eksekutif (Majelis) Sugiyanto mengatakan besaran anggaran tersebut cukup fantastis. Padahal, warga tidak mengetahui berapa jumlah ajudan dan pengawal yang disewa oleh Jokowi-Ahok.
"Jika dibagi setahun, artinya ada uang makan harian Rp 4 juta untuk para ajudan tersebut. Ini kemana? Karena itu, kami meminta Jokowi dan Ahok bisa menjelaskan kepada masyarakat mengenai alokasi uang makan tersebut," kata Sugiyanto, Jakarta, Senin (4/3).
Sugiyanto menambahkan seharusnya anggaran ini masih bisa dikurangi. Dia meminta agar Jokowi-Ahok memprioritaskan kepentingan masyarakat banyak.
"Masih banyak lagi program DKI yang lebih bersentuhan dengan masyarakat yang membutuhkan dana cukup tinggi," katanya.
Post a Comment