Warga Kota Jambi Kelahiran 29 Juni 1996 dan Sebelumnya Boleh Memilih

Kabar Jambi - Warga Kota Jambi yang dapat menggunakan hak pilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi 2013 yakni Warga Negara Republik Indonesia yakni Penduduk Kota Jambi, yang pada hari dan tanggal pemungutan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2013, yakni pada tanggal 29 Juni 2013, telah genap berumur 17 tahun atau lebih dan/atau sudah/pernah kawin. Genap berusia 17 Tahun berarti kelahiran pada tanggal 29 Juni 1996 dan sebelumnya.

Hal ini disampaikan Anggota KPU Kota Jambi Muklis pada Bimbingan teknis (bintek) Pemutahiran Data Pemilih dan penyerahan data pemilih (DP) dari KPU Kota Jambi kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Selasa, 26 Februari 2013 bertempat di Hotel Nusa Wijaya.

Dikatakannya, untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Republik Indonesia yang penduduk Kota harus terdaftar sebagai pemilih dengan memenuhi syarat, nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya enam bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang, atau berdomisili sebelum 01 Oktober 2012 diwilayahnya

“Seorang yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud memenuhi sayarat tadi, tidak dapat menggunakan hak memilihnya,” ujarnya.

Kepada peserta bintek Muklis menegaskan seorang pemilih hanya didaftar satu kali dalam daftar pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan. Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari satu tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam Daftar Pemilih.

Lebih lanjut Ia mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 90 ayat (1) Jumlah Pemilih di setiap TPS paling banyak  600 (enam ratus) orang. (andri)