KERINCI - Dalam rapat penyampaian akhir Fraksi di DPRD Kabupaten Kerinci terhadap LKPJ Bupati Kerinci di Gedung DPRD Kabupaten Kerinci, Rabu (24/4), salah satu fraksi yang mengkritik keras keinarja bupati Kerinci H. Murasman adalah Fraksi Demokrat.
Dalam penyampaian fraksi yang dibacakan Lisalma, Fraksi Demokrat memiliki catatan strategis selama 2012. Dalam pembangunan tersebut dinilai masih terdapat penyimpangan. Alasannya, pembangunan wilayah Kabupaten Kerinci hanya menumpuk disuatu wilayah saja dan belum merata.
Dampak dari ketidak-merataan pembangunan tersebut, Fraksi Demokrat menilai buruknya perencanaan yang telah disusun sebelumnya oleh pemerintah. Sehinga kondisi ini harus diperbaiki demi untuk pembangunan kabupaten Kerinci kedepan.
Selain itu, Musrembang yang disusun oleh TAPD dinilai tidak memiliki mutu atau kualitas. Sehingga masyarakat merasa jenuh dengan pelaksanaan Musrembang yang diadakan disetiap kecamatan dalam wilayah Kerinci.
Pembangunan Kantor Bupati Kerinci yang dialokasikan di Bukit Tengah juga tidak terlepas dari kritikan fraksi. Menurut Fraksi Demokrat, pembangunan Kantor Bupati tersebut tidak memiliki sertifikat. Semestinya pembangunan kantor tersebut harus memiliki sertifikat tanah.
Fraksi Demokrat akan mengkaji ulang lahan yang tidak memiliki sertifikat tanah terutama untuk pembangunan Kantor Bupati Kerinci di Bukit Tengah itu. Fraksi Demokrat menduga kuat tanah yang dijadikan lokasi kantor tersebut dibebaskan.
Tidak tanggung-tanggung Fraksi Demokrat juga mengkritisi pembangunan jalan transmigrasi yang hancur. Begitu juga dengan adanya SKPD yang tidak memberikan konstribusi terhadap PAD kabupaten Kerinci untuk digabungkan dengan instansi lain. (infojambi.com/FEO)
Dalam penyampaian fraksi yang dibacakan Lisalma, Fraksi Demokrat memiliki catatan strategis selama 2012. Dalam pembangunan tersebut dinilai masih terdapat penyimpangan. Alasannya, pembangunan wilayah Kabupaten Kerinci hanya menumpuk disuatu wilayah saja dan belum merata.
Dampak dari ketidak-merataan pembangunan tersebut, Fraksi Demokrat menilai buruknya perencanaan yang telah disusun sebelumnya oleh pemerintah. Sehinga kondisi ini harus diperbaiki demi untuk pembangunan kabupaten Kerinci kedepan.
Selain itu, Musrembang yang disusun oleh TAPD dinilai tidak memiliki mutu atau kualitas. Sehingga masyarakat merasa jenuh dengan pelaksanaan Musrembang yang diadakan disetiap kecamatan dalam wilayah Kerinci.
Pembangunan Kantor Bupati Kerinci yang dialokasikan di Bukit Tengah juga tidak terlepas dari kritikan fraksi. Menurut Fraksi Demokrat, pembangunan Kantor Bupati tersebut tidak memiliki sertifikat. Semestinya pembangunan kantor tersebut harus memiliki sertifikat tanah.
Fraksi Demokrat akan mengkaji ulang lahan yang tidak memiliki sertifikat tanah terutama untuk pembangunan Kantor Bupati Kerinci di Bukit Tengah itu. Fraksi Demokrat menduga kuat tanah yang dijadikan lokasi kantor tersebut dibebaskan.
Tidak tanggung-tanggung Fraksi Demokrat juga mengkritisi pembangunan jalan transmigrasi yang hancur. Begitu juga dengan adanya SKPD yang tidak memberikan konstribusi terhadap PAD kabupaten Kerinci untuk digabungkan dengan instansi lain. (infojambi.com/FEO)
Post a Comment