Ads (728x90)

Latest Post

Kesehatan

Tips

Kabar Jambi - Ketua Umum DPP Partai Hanura Jend (Purn) Wiranto merespon tindakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ikut turun tangan membenahi partainya guna mengatasi krisis elektabilitas.

Bekas Menkopolhukam ini membandingkan kepemimpinan SBY dengan Soeharto. Menurut mantan Panglima TNI itu, saat Soeharto menjadi presiden tidak pernah memikirkan partainya dan menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Hal itu diutarakan Wiranto di Gedung Pusat Usmar Ismail di Jakarta, Senin (25/02) seusai acara Launching Hanura Digital.

"Presiden itu harus dapat hindarkan seluruh tindakan yang dianggap iri hati oleh parpol lain, dianggap tidak membina. Kan namanya saja Presiden Republik Indonesia, harus lepaskan jabatan di parpol," kata Wiranto.

Meski keduanya menempati posisi sebagai Dewan Pembina, akan tetapi, kata Wiranto, Soeharto tidak pernah menggunakan atribut-atribut kepartaian, apalagi mengurus partainya.

"Selama tiga tahun saya menjadi ajudan, Pak Harto tidak pernah pakai baju kuning," tutur Wiranto yang menuturkan pengalamannya saat mendampingi Soeharto.

Bilamana presiden lebih memprioritaskan partainya, kata Wiranto melanjutkan, maka hal itu bisa berdampak terhadap stabilitas politik karena banyak yang akan dikorbankan.

"Seorang presiden adalah presiden rakyat Indonesia. Presiden adalah pembina seluruh partai. Siapa pun diberi jabatan publik, berakhir sudah loyalitas pada partai atau kelompok," tukas Wiranto.

Seharusnya, sambung Wiranto, bila sudah terpilih menjadi presiden, atau pejabat publik, jabatan lainnya dapat dilepas agar fokus mengurus rakyat dan negara. "Ngurus negara saja kadang 24 jam sudah tidak cukup, apalagi disambi ngurus partai," ketus Wiranto.

Seperti diwartakan, Anggota Majelis Tinggi yang diprakarsai Jero Wacik meminta Presiden SBY yang juga menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk turun tangan memberesi krisis elektabilitas. Tak ayal, tindakan SBY ini mengundang respon dari berbagai kalangan.

Dari internal Partai Demokrat menilai, campur tangan SBY ini dinilai wajar. Meski ada juga yang merisaukan, peran SBY untuk mengatasi kemelut di partainya akan berdampak terhadap kinerja pemerintahan. (ali)

Post a Comment